Beranda Daerah DPRD Bontang Agus Haris Dorong Pemkot Kolaborasi dengan Perusahaan Perhatikan Kesejahteraan Masyarakat Pesisir

Agus Haris Dorong Pemkot Kolaborasi dengan Perusahaan Perhatikan Kesejahteraan Masyarakat Pesisir

0
Wakil Ketua DPRD Bontang Agus Haris

Wakil Ketua DPRD Bontang Agus Haris mendorong pemerintah bersama pihak perusahaan agar lebih memperhatikan masalah kesejahteraan masyarakat pesisir, khususnya di Pulau Gusung, Kelurahan Guntung Kecamatan Bontang Selatan.

Baca juga: Terkendala Relokasi, Agus Haris Dorong Upaya Persuasif

Menurut Agus Haris, kondisi masyarakat Gusung saat ini masih memprihatinkan, baik dari segi masalah pendidikan, peningkatan ekonomi, infrastruktur, dan juga masalah air bersih dikeluhkan mereka.

“Memang kalau kita lihat masih banyak yang perlu dibenahi dan diperhatikan di sana (Pulau Gusung),” ujarnya, Selasa (22/8/2023).

AH sapaan akrabnya ini pun meminta agar Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang bisa berkolaborasi bersama pihak perusahaan untuk mengentaskan persolan tersebut.

Baca juga: APBD-P Kota Bontang 2023 Disahkan Rp 2,6 Triliun

“Pulau Gusung ini kan terletak di daerah pesisir Bontang berdekatan langsung dengan PT Pupuk Kaltim, menjadi tanggung jawab sosial mereka. Karena secara tidak langsung mereka terdampak oleh industri perusahaan. Dan harus ada kolaborasi antara pemerintah dan perusahaan,” timpalnya.

Baca juga: Pembangunan McDonald’s Ditarget Rampung Oktober, Nursalam Minta Serap Tenaga Lokal

Adapun, beberapa hal yang perlu dilakukan diantaranya melakukan penataan infrastruktur, membantu akses penghidupan mereka dan mensupport masalah air bersih.

“Infrastrukturnya diperbaiki. Bantu akses penghidupan mereka seperti bantuan perahu dan alat tangkap, support air bersihnya juga. Karena sumber penampungan air hujan mereka itu kerap tercemar oleh polusi asap industri. Maka itu jadi catatan untuk lebih diperhatikan,” terangnya.

Lanjut, diungkapkan Politikus Partai Gerindra ini, meski pengelolaan wilayah laut atau pesisir terkendala dengan adanya Undang-undang Nomor 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah. Yang mana dalam UU tersebut, penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kelautan hanya dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Sedangkan pemerintah daerah kabupaten/kota sudah tidak memiliki kewenangan lagi.

Namun, mengacu pada pasal 18 UU nomor 11/2020 tentang Cipta Kerja, beberapa ketentuan dalam UU nomor 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil diubah. Sehingga ini menjadi perhatian bersama dalam mendorong dan mengupayakan aspirasi masyarakat pesisir.

“Karena ini juga menjadi kendala utama terbentur oleh oleh aturan. Maka itu, sinergi pengelolaan wilayah pesisir menjadi penting dan tidak boleh diabaikan,” tandasnya.

(adv/red)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini