Upaya untuk mencetak tenaga kerja lokal yang berkualitas, Anggota DPRD Bontang Muhammad Irfan mendorong agar pengelolaan Badan Latihan Kerja Industri (BLKI) dialihkan ke Pemerintah Kota (pemkot) Bontang.
Menurut Irfan, pemkot harusnya bisa melakukan komunikasi dengan pihak provinsi untuk meminta hal tersebut. Terlebih saat kunjungan kerja di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kaltim beberapa waktu lalu, wacana tersebut disambut baik.
“Wacana ini sudah ditanggapi dinas terkait. Tinggal bagaimana pemkot bisa komunikasi ke Gubernur Kaltim Isran Noor agar pengalihan tersebut bisa terjadi,” ujar Irfan, Rabu (24/03/2021) siang.
Selain itu, pengelolaan BLKI ditangan pemkot dianggap bisa meningkatkan sumber daya manusia (SDM) yang lebih unggul di Bontang. Hal ini guna memaksimalkan tenaga kerja di industri yang ada di Bontang, sesuai dengan perda yang mengharuskan 75 persen tenaga kerja lokal di setiap perusahaan.
“Kalau pemkot meminta tenaga kerja lokal lebih banyak di perusahaan, harusnya dibekali dengan kualitas yang mumpuni. Salah satu caranya, mengolola BLKI itu secara mandiri,” kata Irfan.
Sebagai anggota dewan pun, Irfan menyatakan siap untuk mengusulkan anggaran pengelolaan di BLKI. Baik di anggaran murni Dinas terkait maupun melalui aspirasi dewan.
“Kami siap bantu, utamanya dalam segi anggaran,” pungkasnya. (kaje/reza).