BONTANG, Paragrafnews.com: Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bontang, Abdul Haris himbau agar RT mendata penerima Program Keluarga Harapan (PKH) valid. Sebab kerap kali dikeluhkan masyarakat terkait pembagian yang tidak tepat sasaran.
Abdul Haris mengatakan, peran Kelurahan untuk dapat andil dalam memberikan data terbaru yang valid agar sesuai sasaran, pun himbauan kepada RT agar adil dalam pendataannya.
“Kami khawatirkan, yang berhak untuk dapat ternyata tidak terverifikasi. Petugas harus terus mengupdate data-data warganya. Jadi petugas itu seharusnya mendatangi warganya,” ungkap Abdul Haris.
Lebih lanjut kata ia, jangan sampai yang seharusnya berhak menerima, tapi tidak ada, sambungnya, saat gelar RDP bersama Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (Dinsos-PM), Senin (12/4/2021).
Sementara itu, Kepala Dinsos-PM Bontang, Abdu Safa Muha, mengatakan hal tersebut yang menjadi permasalahan pada penginputan nomer induk keluarga, sehingga tidak valid di tingkat Provinsi bersama dengan Kemensos.
Menurutnya, iru yang membuat adanya masyarakat yang sebelumnya menerima kemudian di tahap selanjutnya tidak menerima lagi, bebernya Safa.
“Itu sebabnya data invalid, itu yang pertama. Yang kedua, bisa jadi data yang digunakan sistem PKH adalah asas kepala rumah tangga,” kata Safa.
Selain itu, lanjutnya Safa, ada rumah tangganya yang valid, namun pernah satu kepala kelurga (KK) dengan yang mendapat program yang sama. Maka itu bisa juga jadi pemicu gagal menerima bantuan,” pungkasnya.
(Reza/Kaje).
