Beranda Daerah DPRD Bontang Gelar RDP, DPRD Bontang Soroti Soal Jembatan Kayu Kampung Selambai Masih Banyak...

Gelar RDP, DPRD Bontang Soroti Soal Jembatan Kayu Kampung Selambai Masih Banyak yang Rusak

0
DPRD Bontang Soroti Soal Jembatan Kayu Kampung Selambai
Dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi III DPRD Bontang menyoroti soal kondisi jembatan kayu di Kampung Selambai, Kelurahan Loktuan

Rapat pembahasan progres pembangunan jembatan ulin serta pemanfaatan kembali kayu ulin bekas untuk fasilitas umum dan progres kelanjutan skala kawasan tahap kedua kampung nelayan kembali dibahas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang, Selasa (1/8/2023).

Dalam rapat dengar pendapat (RDP) tersebut anggota komisi III DPRD Bontang Faisal menyoroti soal kondisi jembatan kayu di Kampung Selambai, Kelurahan Loktuan, yang masih banyak mengalami kerusakan dan perlu segera dilakukan perbaikan.

Baca juga: DPRD Bontang Minta Pemerintah Buat Formulasi Pengentasan Stunting

Faisal pun meminta kepada pemerintah daerah agar pengerjaan jalan di Kampung Atas Air yang sempat tertunda itu bisa segera kembali dilanjutkan.

“Dari total anggaran yang sebelumnya diusulkan senilai Rp 2 miliar, tapi yang terealisasi hanya sekitar kurang lebih Rp 1,5 miliar saja. Sehingga ada beberapa titik yang belum selesai pengerjaannya,” ujar Faisal.

Politis Partai Nasdem ini pun minta pemerintah melalui Dinas PUPR, Perkim, dan Bappelitbang agar melakukan kordinasi terkait kelanjutan penyelesaian perbaikan jembatan itu.

”Contohnya, di RT 04 dan RT 24 masih banyak yang berlubang jembatannya. Kalau bisa material sisa kayu ulin bekas pembongkaran jembatan sebelumnya yang masih layak pakai itu bisa dimanfaatkan untuk fasilitas umum, mengganti kayu jembatan yang berlubang dan rusak,”

Usulan tersebut disuarakan Faisal lantaran sisa material pembongkaran jembatan sebelumnya itu banyak yang hilang. Maka sebaiknya lebih baik dimanfaatkan oleh masyarakat Selambai.

“Banyak yang hilang kayunya entah kemana. Mungkin bagian aset bisa mengumpulkan dan mendata ulang untuk diberikan ke masyarakat,
agar dimanfaatkan untuk fasilitas umum. Daripada hilang nggak tau kemana lebih baik dimanfaatkan jauh lebih bagus,” terangnya.

Merespon usulan itu, Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah BPKAD Kota Bontang Eko Setya P menjelaskan bahwa, terkait pengelolaan aset milik pemerintah daerah memiliki regulasi. Salah satunya mengenai bongkaran jembatan berupa kayu itu akan tetap menjadi aset daerah, sesuai dengan aturan Permendagri. Dan akan didata dan dinilai harga kelayakannya untuk dijual sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Tidak bisa dimiliki. Karena akan dinilai apakah layak dijual dan berapa harganya. Setelah ketemu nilainya, akan ditetapkan walikota melalui surat keputusan dan kemudian akan di lelang menjadi kas daerah sesuai Permendagri kategori penjualan aset, dan bukan pemanfaatan ulang pembongkaran. Dan sekecil apapun aset itu bisa di lelang, jadi tidak ada pengecualian,” jelasnya.

(Adv/kaje/red)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini