Beranda Daerah DPRD Bontang Klaim Lahan Masih Terus Bergulir, Dewan Minta Pemkot Tindaklanjuti Soal Status Lahan...

Klaim Lahan Masih Terus Bergulir, Dewan Minta Pemkot Tindaklanjuti Soal Status Lahan di Bontang Lestari

0
Rapat dengar pendapat DPRD Bontang soal status lahan di Bontang Lestari

Polemik lahan di Bontang Lestari, Kalimantan Timur masih terus berlanjut. Pasalnya, status kepemilikan lahan itu diklaim antara Kelompok Tani Bangun Kutai Bersatu dengan warga bernama Yuli yang mengaku pemilik lahan tersebut.

Baca juga: Nilai Tarif Bongkar Muatan di Bontang Dinilai Kecil, Serikat Pekerja tak Dapat Jaminan Sosial dan Kesehatan

Kelompok Tani Bangun Kutai Bersatu Ashir Budiono mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan aktivitas garap lahan di areal tersebut sejak tahun 2015. Kemudian di tahun 2020 pihaknya secara resmi melaporkan aktivitas mereka kepada pemerintah.

“Karena setahu saya lahan yang kami garap itu tidak bisa diperjualbelikan. Karena statusnya hutan lindung. Yang jadi pertanyaan kami apakah bisa status lahan hutan lindung itu dimiliki perorangan,” tanya Ashir.

Sedangkan, salah seorang warga bernama Yuli mengklaim pembukaan lahan itu telah dilakukan sejak tahun 1982 dan kemudian di tahun 1987 lahan seluas 2,5 hektar tersebut ia beli. Di Tahun 2021 lahan tersebut sudah diperkuat dengan putusan pengadilan.

“Suratnya segel dan sudah ada semua putusan pengadilannya,” terangnya.

Sementara itu, Kepala Bidang (Kabid) Pertanahan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kota Bontang, Ishak mengungkapkan jika dihitung dari bibir jalan sekira 146 meter, maka sebagian besar lahan itu berpotensi masuk dalam kawasan hutan lindung. Namun Ia belum bisa memastikan soal status lahan tersebut. Sebab, pihaknya belum melakukan kajian titik koordinat lahan secara langsung.

“Kalau sesuai data tahun 1982 kawasan itu ditetapkan sebagai hutan lindung. Tapi akan kita kaji dulu titik koordinatnya untuk memastikan,” terangnya.

Dipertegas oleh Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Santan, Endang Mustinah bahwa status wilayah Bontang Lestari masuk dalam kawasan Hutan Lindung (HL). Dan sesuai aturan yang berlaku, pengelolaan HL tidak boleh dilakukan secara perorangan.

“Sementara kelompok tani yang diperbolehkan adalah kelompok tani hutan, yang di registrasi Dinas Kehutanan melalui KPHP sebagai petugas lapangan. Jadi bukan kelompok tani pada umumnya, tapi kelompok tani hutan,” imbuhnya.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPRD Bontang Agus Haris meminta pemerintah daerah segera melakukan kajian terkait polemik status lahan di wilayah RT 02 dan 03 Kelurahan Bontang Lestari, Kota Bontang, Kalimantan Timur.

“Kami minta pemerintah segera mempertegas seperti apa status lahan yang berada di tengah kawasan Hutan Lindung (HL) itu,” ujarnya, usai Rapat dengar pendapat (RDP), Senin (28/8/2023).

Menurut AH sapaan akrabnya mengenai status lahan itu pemerintah dinilai belum menata secara baik legalitas lahan yang dimiliki para petani-petani di lokasi tersebut. Sehingga rentan terjadi polemik.

“Maka itu pemerintah melalui dinas terkait agar memberi arahan-arahan terkait tata ruang lahan itu. Biar tidak ribut-ribut antar masyarakat kelompok tani yang ada di sana,” tandasnya.

(adv/kaje)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini