Paragrafnews.com: Rencana pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) disorot Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati, ia mengatakan perkembangan capaian tahun 2022 hanya berupa lahirnya 1 Undang-undang, 1 Peraturan Pemerintah dan 4 Peraturan Presiden.
Menurutnya, pemerintah perlu mengkalkulasi ulang anggaran untuk IKN. “Sebaiknya, APBN Tahun 2023 difokuskan kepada kebutuhan yang penting dan mendesak terkait tantangan global dan pelemahan kondisi ekonomi, kata Anis dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR RI dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas terkait Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja dan Program (RKP) Kementerian PPN/Bappenas, dilansir dpr.go.id, Selasa (14/6/2022).
Kata Anis, Pemerintah perlu menghitung ulang, menyesuaikan, dan bahkan menunda anggaran untuk IKN. APBN tahun 2023 perlu untuk difokuskan kepada kebutuhan yang penting dan mendesak terkait dengan tantangan global dan pelemahan kondisi ekonomi.
“Selain itu Anggaran IKN menjadi tidak prioritas karena tidak mendesak dan dapat dilakukan dalam jangka panjang (multiyears),” ungkapnya.
Politisi dari F-PKS ini juga menyoroti tentang ekonomi hijau dengan pembangunan rendah karbon (PRK) dan berketahanan iklim (BI). Dalam paparan yang disampaikannya, Menteri PPN/Kepala Bappenas menyampaikan bahwa output dari ekonomi hijau ini adalah pengembangan kebijakan PRK dan PBI untuk masuk dalam penyusunan RPJPN, RPJMN dan RKP.
Selanjutnya, pengembangan sektor yang lebih detail seperti sektor energi, limbah, pertanian, kehutanan, transportasi, serta kelautan dan pesisir, air, pertanian dan kesehatan.
Menanggapi hal tersebut, Anis mengatakan bahwa seharusnya, agro maritim menjadi fokus pembangunan berkelanjutan karena sektor ini terus tumbuh bahkan dalam situasi krisis. “Agro maritim ini tahan banting dan menjadi leading sektor dalam perekonomian nasional,” ujar Anis.
Terangnya, sebagian besar provinsi di Indonesia, Gross Domestic Product (GDP) nya didominasi oleh sektor pertanian dan kelautan. Oleh karena itu, Anis menekankan agar Bappenas memiliki grand desain perencanaan nasional terkait dengan pendekatan baru yang dilakukan terhadap sektor agro maritim. Perencanaan tersebut dengan menggunakan transformasi ekonomi digital dan ekonomi hijau yang tentunya membutuhkan pendekatan baru.
Wakil ketua Badan Akuntabilitas dan Keuangan Negara (BAKN) DPR RI ini juga secara khusus memberikan apresiasi kepada Bappenas terutama terkait integrated digital office. Anis menilai hal ini merupakan pendekatan yang luar biasa dan respon yang tepat terhadap perkembangan.
Namun, Anis berharap bahwa dampak dari integrated digital office ini harus efisiensi terutama dari sisi biaya. Bappenas perlu membuat perbandingan efisiensi ini antara sebelum dan sesudah penerapan integrated digital office. “Sehingga bisa terukur, sejauh mana signifikansi dalam efisiensi biaya yang digunakan. Apakah berkurang atau malah bertambah,” tegasnya.
Menurutnya perlu diperhatikan juga. Seperti reformasi birokrasi dan efisiensi tenaga kerja karena penerapan sistem baru membutuhkan reformasi birokrasi. Agar dapat terlaksana cara kerja baru yang lebih efisien dan berbasis teknologi dengan tetap mempertahankan produktivitas dan meningkatnya kualitas pelayanan kepada publik. (**)
IKUTI BERITA LAINNYA DI: GOOGLE NEWS