Beranda Daerah DPRD Bontang Nilai Tarif Bongkar Muatan di Bontang Dinilai Kecil, Serikat Pekerja tak Dapat...

Nilai Tarif Bongkar Muatan di Bontang Dinilai Kecil, Serikat Pekerja tak Dapat Jaminan Sosial dan Kesehatan

Dewan Setuju Dibentuk Tim Perhitungan Tarif

0
Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi I DPRD Bontang

Federasi Serikat Pekerja Pergudangan, Pelabuhan dan Alih Daya meminta Koperasi TKBM Karya Kaltim menunaikan kewajibannya terhadap para kesejahteraan para pekerja.

Ketua Federasi Serikat Pekerja Pergudangan, Pelabuhan, dan Alih Daya Bontang Andi Bastian mengatakan, pihaknya tidak mendapat jaminan sosial (BPJS Ketenagakerjaan), dan jaminan kesehatan serta serta perlengkapan kerja seperti APD selama mereka bekerja.

Baca juga: Usulan Pembuatan Penangkaran Buaya Terbentur Regulasi, Faisal Minta Pemkot Bontang Kolaborasi dengan Perusahaan

“Sudah 5 tahun pekerjaan itu dimulai sejak tahun 2018-2023, tapi kami (para pekerja) tidak pernah mendapatkan hak kami. Padahal jaminan BPJS itu wajib diberikan kepada setiap perusahaan untuk para pekerja,” ujarnya saat rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi I DPRD Bontang, Dinas Ketenagakerjaan Kota Bontang, Pimpinan PT.Kaltim Adhiguna Dermaga, Pimpinan BPJS Ketenagakerjaan Bontang, dan Pimpinan Koperasi TKBM Karya Kaltim, di Sekretariat DPRD Bontang, Senin (28/8/2023).

Tak hanya itu, dirinya juga mengeluhkan soal minimnya tarif bongkar muat, yang diduga menjadi penyebab koperasi TKBM tidak dapat memenuhi kewajibannya terhadap para pekerjaannya. Ia pun meminta agar dibentuk tim penghitungan nilai tarif. Yang mana, penetapan tarif bongkar muat itu berdasarkan kesepakatan antara pengguna jasa, penyedia jasa, atau koperasi.

Baca juga: Dewan Dorong Pemkot Beli Kendaraan Roda Empat Untuk Fasilitas KUA

“Kami minta pada kesempatan ini dibentuk tim perhitungan tarif. Untuk membahas apakah tarif itu sudah mencakup untuk kesejahteraan BPJS ketenagakerjaan dan kesehatan, termasuk perlengkapan APD,” timpalnya.

Menanggapi hal itu, Kepala Koperasi TKBM Didin mengakui pihaknya tak mampu memenuhi kewajibannya terhadap kesejahteraan para pekerja. Sebab, koperasi yang Ia kelola hanya menerima Rp12.000 per ton muatan dari PT Kaltim Adhiguna Dermaga (PT KAD) dan hanya mengambil keuntungan Rp500 rupiah.

“Memang persoalan ini sudah terjadi sejak Mei lalu, karena nilai muatan yang kami terima juga terlalu kecil. Sehingga angka tersebut tidak dapat memenuhi kesejahteraan para pekerja. Berbeda dengan pengelolaan di pelabuhan khusus (pelsus) nilai muatan yang kami terima Rp17.000 per ton muatan, dan kami sanggup memenuhi kesejahteraan pekerja di sana, Karena yang kami peroleh berbeda jumlahnya,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Bontang Abdu Safa Muha mengatakan, pihaknya menyetujui apabila pembentukan tim penghitungan nilai tarif dibentuk dengan menggandeng instansi terkait untuk berkordinasi mengenai permintaan kenaikan tarif ini. Sebab menurutnya, Kelayakan tarif itu tidak dapat diukur, karena kebutuhannya tidak hanya berhenti di satu titik. Apalagi dalam agreement contact pun sudah memuat semuanya, seperti tawaran PT KAD yang diterima oleh koperasi.

“Mungkin maksud teman-teman federasi ada peluang dari PT.Kaltim Adhiguna Dermaga untuk menaikkan tarifnya,” ujarnya.

Anggota Komisi I DPRD Kota Bontang Abdul Haris selaku mediator dalam rapat tersebut mengatakan, dirinya turut sepakat jika dibentuk tim perhitungan tarif itu. Sebab, menurutnya, sejatinya bekerja adalah untuk mengurangi beban hidup. Namun jika ternyata belum dapat mengurangi beban hidup, maka perlu dipertanyakan apakah layak atau tidak nilai tarif itu.

“Mengingat kebutuhan hidup di Bontang dapat dikatakan cukup tinggi. Kalau Rp12.000 belum mampu mencukupi kelayakan, saya setuju untuk dibentuk tim itu (penghitungan nilai tarif). Saya kira harus dilakukan perhitungan ulang melalui pembentukan tim. Tujuan akhir rapat ini untuk menyelesaikan permasalah di lingkup pekerjaan walaupun dengan masing-masing argumen nantinya bisa ditemukan titik temu. Tentunya dengan kondisi tenang dan kepala dingin juga harus ditanggapi sebijak mungkin dan diselesaikan sesuai aturan yang mendasari sebuah pekerjaan,” tutur Abdul Haris selaku pimpinan rapat.

Menanggapi permintaan itu, Manajer PT KAD Mujianto mengungkapkan akan melakukan koordinasi dengan direksi perihal kenaikan tarif tersebut dan akan berdiskusi dengan pihak-pihak terkait untuk menyelesaikan permasalahan ini.

“Kami sampaikan dulu saran dan arahan dari hasil rapat ini. Secepatnya, paling tidak sebelum kontrak selesai akhir Agustus nanti,” tandasnya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini