Beranda Daerah DPRD Bontang Pekerjaan Tak Sesuai, PT CBN Putus Sepihak Kontrak PT STU, Dewan: Selesaikan...

Pekerjaan Tak Sesuai, PT CBN Putus Sepihak Kontrak PT STU, Dewan: Selesaikan Dengan Kepala Dingin

0

Komisi I DPRD Bontang menjadi Fasilitator mediasi terkait permasalahan hubungan kerja antara PT Cipta Bangun Nusantara (CBN) yang merupakan perusahaan asal Jakarta, dengan perusahaan lokal PT Sriwijaya Teknik Utama (STU).

Mediasi itu digelar melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Ruang Rapat Lantai II Sekretariat DPRD Bontang, Senin (7/8/2023).

Baca juga: Dewan Desak Developer Perum Griya Wisata Serahkan Legalitas Pembangunan ke Pemerintah dan Sertifikat Hak Milik Rumah Warga

Legal STU, Caka Adi Pawoko menjelaskan awal mula terkait polemik ini bermula dari PT CBN mendapat kontrak kerja dari PT Pupuk Kalimantan Timur (Kaltim) berupa proyek perbaikan tanki air.

PT CBN kemudian menunjuk PT STU selaku perusahaan lokal untuk menjadi rekanan sebagai sub kontraktor. Namun, setelah pekerjaan tersebut selalu pihak CBN tidak menunaikan kewajibannya melunasi semua pembayaran sesuai yang tertera kontrak kerjasama. Bahkan pihak CBN memutus secara sepihak kontrak kerjasama tersebut.

“Yang dibayar PT CBN kepada kami (STU) baru 77 persen. Sedangkan sisa 23 persennya belum dibayar sampai saat ini. Kami sudah upaya negosiasi untuk dapat diselesaikan masalah ini, namun tak ada itikad baik dari CBN. Bahkan kami diputus sepihak,” ujarnya.

Menanggapi hal itu, Project Manager dan Quality Control CBN Bontang, Suprapto menjelaskan bahwa, alasan pihaknya memutus secara sepihak kerja sama tersebut lantaran PT STU tidak menyelesaikan tugasnya sesuai jadwal yang telah ditentukan dalam kontrak kerjasama. Ditambah hasil pengerjaan yang buruk. Pun pihaknya juga sudah beberapa kali mengirimkan surat teguran dan surat peringatan.

“Jadu kami tidak begitu saja memutus pekerjaan. Sebelumnya sudah kami beri surat peringatan,” ujarnya sembari membacakan pesan dari legal CBN pusat melalui whatsapp.

Mengetahui permasalahan tersebut, Anggota Komisi I DPRD Bontang selaku pimpinan rapat mediasi tersebut meminta PT Pupuk Kaltim selaku leading sector pekerjaan tersebut meminta bersama Dinas Tenaga Kerja, dan kedua perusahaan agar menyelaraskan masalah ini secara internal. Ketiganya pun setuju untuk membahas permasalahan itu secara internal.

“Pertemuan ini jadi catatan yang wajib diwujudkan dan diperjuangkan, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. PKT selaku pemberi pekerjaan tidak bisa lepas tangan terhadap masalah ini. Tentu akan merugikan banyak pihak. Selain itu DPRD ini hanya fasilitator (bukan pengambilan keputusan) untuk mendengarkan permasalahan sebenarnya sehingga bisa dicari jalan keluarnya. Diselesaikan dengan kepala dingin,” terangnya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini