Beranda Daerah DPRD Bontang Soal Relokasi Buaya Riska, BW Usul Begini

Soal Relokasi Buaya Riska, BW Usul Begini

0
Buaya riska - tangkapan layar youtube fitiani riska

Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang Bakhtiar Wakkang, turut mengomentari soal rencana relokasi buaya riska di Guntung yang banyak menimbulkan pro kontra.

Menurut BW sapaan akrabnya mengatakan, terkait persoalan buaya riska yang telah lama dirawat oleh seorang warga di Guntung bernama Ambo, memang tengah menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat bahkan di sosial media.

Baca juga: Raking Sayangkan Pekerja Proyek Kantor Lurah Tidak Punya APD dan BPJS Ketenagakerjaan

Melihat hal itu, dirinya berharap agar pemerintah daerah bisa mencari solusi sehingga tidak ada lagi konflik antar warga dan buaya. Seperti misalnya, dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati, ini bisa digunakan untuk menyelesaikan kekhawatiran masyarakat dari terkaman buaya.

“Ada celah yang bisa diberikan oleh negara untuk masyarakat dalam memelihara buaya. Setelah memeroleh izin penangkaran, nanti BKSDA akan rutin melakukan pemantauan terhadap perjalanan penangkaran tersebut. Sehingga, memiliki hubungan kemitraan dengan BKSDA,” Kamis (14/9/2023).

Selain itu, diungkapkan Politikus Partai Nasdem ini bahwa persoalan hubungan antara Ambo dan buaya Riska ini tidak bisa serta merta putus begitu saja, karena alasan relokasi yang membahayakan nyawa manusia.

“Kedekatan nelayan Guntung, Ambo dan buaya Riska semestinya perlu menjadi perhatian khusus,” timpalnya.

Maka itu, menurutnya BKSDA memiliki kewenangan untuk menitipkan buaya hasil tangkapan atau penyerahan warga kepada lembaga konservasi atau penangkaran perorangan untuk perawatan lebih lanjut.

Misal, BKSDA dapat menitipkan buaya hasil tangkapan atau penyerahan warga ke lembaga konservasi atau penangkaran perorangan agar dirawat.

“Jadi persoalan pak Ambo kalau menurut saya bisa kita fasilitasi ke BKSDA untuk melakukan assesment dan memelihara buaya tersebut dengan melengkapi kriteria yg dimasud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990,” tandasnya.

(adv/red)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini