Wakil Ketua DPRD Bontang Agus Haris mendorong pemerintah Kota Bontang agar melakukan upaya persuasif kepada dua Kepala Keluarga (KK) yang tinggal di bantaran Sungai Guntung yang masih enggan di relokasi karena tidak memiliki lahan.
Baca juga: Pembangunan McDonald’s Ditarget Rampung Oktober, Nursalam Minta Serap Tenaga Lokal
Menurutnya, upaya ini perlu dilakukan untuk mencari solusi terbaik agar pembangunan turap sepanjang 85 meter di RT 11, Kelurahan Guntung bisa segera dikerjakan.
Pasalnya, dari 9 KK yang terdampak relokasi, dua KK diantaranya menolak direlokasi lantaran tidak memiliki lahan untuk pindah. Sedangkan 7 KK lainnya bersedia pindah dan akan dibangunkan rumah di lahan mereka masing-masing.
“Dua KK itu menolak karena tidak punya lahan untuk pindah. Sementara anggaran yang disediakan Pemkot untuk proyek pembangunan turap senilai Rp1,5 miliar, tapi tidak dengan pembebasan lahannya. Makanya kita bantuan CSR perusahaan untuk membantu pembebasan lahan dua warga itu,” ujarnya, Selasa (22/8/2023).
Selain itu, AH sapaan akrabnya mengatakan bahwa upaya persuasif ini bisa dilakukan dengan melibatkan aparat pemerintahan dan toko ada Guntung agar negosiasi bisa berjalan lancar. Apalagi, persoalan banjir ini merupakan bentuk tanggung jawab bersama. Sehingga percepatan pembangunan turap untuk meminimalisir banjir perlu segera dilakukan.
“Saya serahkan sepenuhnya ini kepada Pemkot Bontang, agar bisa bernegosiasi dan berkomunikasi dengan CSR perusahaan bisa memberikan kepastian secepatnya untuk membantu pembebasan lahan,” timpalnya.
Namun, jika hingga September ini belum ada kejelasan, maka AH mengaku akan memanggil pihak perusahaan maupun pemerintah untuk meminta kejelasan terkait masalah ini.
“Kita tunggu sampai akhir September. Kalau belum ada pergerakan, akan kami panggil pemerintah dan perusahaan untuk cari solusinya,” pungkas Politikus Partai Gerindra ini.
Sementara itu, Kepala Bapelitbang Bontang Amirudin mengatakan, apabila pembangunan turap tidak bisa dilakukan dalam waktu dekat, maka dengan terpaksa anggaran yang ada akan dialihkan ke APBD-Perubahan. Dengan proses pengerjaannya yang akan dirancang memakan waktu tiga bulan saja dan ditarget mulai pada Oktober mendatang.
“Jadi, anggarannya tidak sampai masuk SiLPA. Karena kita alihkan. Diharapkan dalam tiga bulan itu selesai,” terangnya.
(adv/kaje)
