Maraknya kasus warga diterkam buaya menjadi perhatian dewan. Namun usulan membuat penanganan buaya sebagai solusi juga justru sulit terealisasi.
Anggota Komisi III DPRD Kota Bontang Faisal menyayangkan hal tersebut. Meskipun sudah mendapat lampu hijau dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kaltim, pembangunan penangkaran berpotensi terkendala di bagian pengelola.
Baca juga: Dewan Dorong Pemkot Beli Kendaraan Roda Empat Untuk Fasilitas KUA
“Izin pembuatan penangkaran buaya menurut BKSDA hanya boleh diajukan oleh perorangan, koperasi, badan hukum, dan lembaga konservasi Sementara kalau pemerintah tidak diizinkan,” ujarnya, Kamis (24/8/2023).
Faisal pun meminta pemerintah untuk mencari solusi lain, dan berkordinasi dan berkolaborasi dengan pihak perusahaan untuk meminta kesediaan mereka (perusahaan/koperasi) soal usulan rencana pembuatan penangkaran buaya ini.
Baca juga: Nursalam Sambut Baik Pembangunan McDonald’s di Bontang, Kurangi Pengangguran dan Tambah PAD
“Tergantung kesediaan yang bersangkutan (perusahaan/koperasi). Karena secara regulasi hanya mereka yang bisa. Mungkin bisa perusahaan sebagai pengelola utama dan pemerintah bisa membantu dalam hal tenaga kerjanya,” timpalnya.
Adapun menurut Politisi Partai Nasdem ini mengungkapkan bahwa hal yang mendasari pentingnya pembangunan penangkaran buaya ini tak lain adalah untuk kepentingan masyarakat. Mengingat banyaknya kasus warga diterkam buaya apalagi wilayah pemukiman warga bersinggungan langsung dengan habitat buaya.
“Jangan sampai kasus warga diterkam buaya ini kembali terulang. Apalagi sebagian besar masyarakat Bontang tinggalnya di daerah pesisir. Seperti di Guntung, Selambai, Bontang Kuala dan lainnya. Walaupun sudah bertahun-tahun hidup berdampingan dengan buaya, ancaman itu selalu ada,” bebernya.
Maka itu, Faisal berharap usulan tersebut bisa segera terealisasi, demi keselamatan masyarakat.”Untuk sekarang saya minta masyarakat lebih berhati-hati lagi. Khususnya yang tinggal di pesisir,” tandasnya.
(adv/red)
