Jakarta – Paragrafnews.com: Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni menghadiri acara Rapat Koordinasi Nasional Investasi 2020 dengan tema “Investasi untuk Indonesia Maju”, Kamis (20/2/2020). Rakornas Investasi 2020 dibuka langsung oleh Presiden RI Joko Widodo.
Baca juga: Wali Kota Bontang Buka Rakor Kepegawaian
Dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, Kapolri, Jaksa Agung, Menteri Kabinet Kerja Indonesia Maju, para Gubernur, dan Bupati Wali Kota se-Indonesia, serta seluruh Kepala Dinas Penanaman Modal se-Indonesia.
Rakor diawali dengan pemutaran video terkait investasi dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) di The Ritz Carlton Jakarta Pasific Place, SCBD, Jalan Jenderal Soedirman, Jakarta, Kamis (20/2/2020).
Laporan Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan ada dua yang melatarbelakangi rakor ini, isu pertumbuhan ekonomi global dan daya beli masyarakat atau sektor konsumsi. “Tanpa investasi, sulit Indonesia berkembang,” ujar Bahlil.
“Karena kami tidak tahu apa maunya daerah, setelah rapat sebelumnya, ada 3 rekomendasi dari daerah,” kata Bahlil.
Di antaranya, mereka merasa seperti anak tiri karena tidak ada dana DAK dari pusat. Diharapkan juga ada secercah harapan baru menjadi dinas kelas 1, bukan kelas 3, karena pendapatan daerah didapat dari pajak yakni pajak perusahaan, dan para kepala DPM-PTSP takut dikriminalisasi. “Jika bisa melalu UU Omnibus Law kepala dinas DPM-PTSP dilindungi,” ucapnya.
Ketiga promosi investasi belum memiliki peta lokasi yang bisa dipromosikan. “Selama ini kita mengarang bebas,” ujarnya.
Bahlil pun meminta investor asing untuk menggandeng pengusaha nasional yang ada di daerah, agar investasi masuk bukan hanya kepentingan investor, tapi juga untuk anak daerah. “Wajib diminta sharing dengan teman daerah,” imbuhnya.
“Realisasi investasi tahun 2020, sebanyak Rp 880,6 Triliun, Insya Allah bisa terealisasi,” harapnya.
Acara dilanjutkan pendandatanganan kota kesepahaman antara Kapolri dengan Kepala BKPM disaksikan langsung oleh Presiden RI.
Sambutan Presiden RI Joko Widodo menuturkan semua negara saat ini berputar, arus moda masuk. Berputar soal investasi agar ada perputaran, begitu juga Indonesia, harus ada arus moda masuk. Teorinya perputaran uang ada jika ada arus moda dan akan berdampak pada peningkatan ekonomi. Begitu juga dengan provinsi dan kabupaten kota. “Sehingga perputaran ekonomi semakin meningkat, ini teori dasar, maka semua negara berebutan agar arus moda masuk negara mereka, juga Indonesia,” terangnya.
Selama ini, dijelaskan Jokowi, APBN hanya berpengaruh 16 persen dalam pertumbuhan ekonomi, kalau ditambah APBD hanya 23 persen artinya 77 persen yang menggerakkan ekonomi ialah dunia usaha dan swasta. Harus dipahami peran penting dunia usaha dan swasta. Kalau tak dimengerti sulit memahami betapa pentingnya investasi.
“Hati-hati. kita juga tahu, negara kita saat ini di posisi mana, yakni rangking 15, sangat baik. oleh sebab itu banyak yang sudah menghitung dan mengkalkulasi Indonesia menjadi negara ke-4 di seluruh dunia pada 2025, kalau bisa mempertahankan ekonomi terus menerus, apalagi jika bisa menaikkan di angka 7,” bebernya.
Memungut pajak, kata Jokowi, sangat sulit yang kemudian ditransfer ke daerah. Tetapi, di Oktober-November uang di bank APBD di angka Rp 220 triliun, turun di Desember sisa Rp 110 triliun. Kalau bisa dihabiskan akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi masyarakat. “Harus sadar Bupati daerah jangan sampai uangnya disimpan di bank sebanyak itu,” ungkapnya.
“Gunakan nama saya untuk kebaikan,percepatan proses, tak masalah,” imbuhnya.
“Saya minta kepada seluruh kepala daerah, kepala DPM-PTSP semuanya layani mereka, uruskan perizinannya, karena investasi mereka besar sekali. Apalagi masih ada 7 juta masyarakat yang menganggur,” sebutnya sambil memuji Menteri muda di BKPM.
“Layani juga investasi kecil, dan menengah dengan baik. Semoga dengan Omnibus Law, bisa diselesaikan dengan Menteri Ekonomi. “Saya minta kepada seluruh Bupati dan wali kota berikan target pada DPM-PTSP 10 ribu pengusaha, yang kecil dilayani agar baik. Jangan nunggu, datangi. Kalau semua pengusaha kecil dilayani, akses modalnya akan mudah,” sebutnya.
Jokowi juga meminta pemerintah memotong prosedur segala perizinan, termasuk hari pengurusan perizinan.
Terakhir, soal DAK, kalau bisa tahun ini, kalau tidak bisa maka akan diberikan tahun depan DAK. Bisa dipakai untuk sosialisasi, atau memperbaiki managemen sistem agar pelayanan masyarakat bisa lebih baik. “Saya ingin kantor PTSP di ranking pertama di setiap daerah. Kecepatan melayani, tak hanya soal izin, tapi masalah investor,” tutupnya.
Rakornas Investasi 2020 pun resmi dibuka oleh Presiden Jokowi dengan menyalakan sirine.
Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni pada kesempatan itu berharap Presiden Jokowi membantu proses percepatan investasi kilang di Bontang. “Alhamdulillah, Pak Presiden komitmen kalau pembangunan kilang tetap dilaksanakan di Bontang. Semoga prosesnya dimudahkan agar cepat terlaksana pembangunannya,” harap Neni.
