BONTANG – Anggota DPRD Kota Bontang, Muhammad Sahib, menuntut dilakukannya audit menyeluruh terhadap keuangan PT Laut Bontang Bersinar (LBB). Perusahaan yang mengelola Pelabuhan Loktuan ini tengah disorot karena gagal memenuhi kewajiban finansialnya, termasuk menunggak kontribusi tetap sebesar Rp451 juta kepada Pemerintah Kota Bontang selama tujuh bulan.
Selain kontribusi yang tertunda, PT LBB juga belum membayar gaji 32 karyawannya selama tiga bulan. Padahal, perusahaan ini dilaporkan memiliki pendapatan rutin berkisar antara Rp600 hingga Rp800 juta per bulan. Ironisnya, hanya Rp150 juta yang dialokasikan untuk gaji karyawan.
“Pendapatan sebesar itu seharusnya cukup untuk memenuhi kewajiban dasar seperti gaji dan kontribusi kepada pemerintah. Ini menandakan ada masalah serius dalam pengelolaan keuangan,” kata Sahib.
Sahib menegaskan perlunya evaluasi mendalam terhadap manajemen PT LBB. Ia mencurigai adanya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan yang berakibat pada ketidakstabilan perusahaan.
“Jika kondisi seperti ini terus berlanjut tanpa ada perbaikan, pembubaran perusahaan bisa menjadi opsi terakhir demi kepentingan semua pihak,” tegasnya.
Sahib menyambut baik langkah Polres Bontang dan Inspektorat Daerah yang telah memulai pemeriksaan terhadap dugaan penyimpangan keuangan di PT LBB. Ia berharap proses ini dapat mengungkap akar masalah dan membawa perbaikan nyata.
“DPRD akan terus mengawasi jalannya pemeriksaan dan mendorong tindakan tegas dari pemerintah. Hak karyawan harus segera dipenuhi, dan tata kelola perusahaan harus dibenahi,” tambah Sahib.
Sahib menekankan bahwa keberlangsungan PT LBB sangat penting bagi perekonomian daerah, terutama karena perusahaan ini juga berkontribusi pada pendapatan asli daerah. Oleh karena itu, ia mendesak pemerintah untuk bertindak cepat demi mengembalikan stabilitas operasional perusahaan.
“Perbaikan tata kelola adalah kunci agar PT LBB bisa kembali beroperasi dengan baik, memenuhi kewajibannya, dan mendukung kesejahteraan karyawan,” pungkasnya. (adv)
