Beranda Advertorial Genjot PAD Komisi II Menanyakan Zonasi Pulau Beras Basah

Genjot PAD Komisi II Menanyakan Zonasi Pulau Beras Basah

0
Pulau Beras Basah (Foto: dok. Paragrafnews.com)

Bontang – Paragrafnews.com — Ketua Komisi II DPRD Bontang Rustam mengatakan, pulau beras basah merupakan salah satu destinasi wisata yang kerap dikunjungan wisatawan lokal maupun dari luar kota.

Sehingga untuk mengenjot pendapatan asli daerah (PAD) perlu diatur penarikan retribusi bagi pengunjung kepulau tersebut dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah.

Suasana rapat Komisi II DPRD Bontang dengan Dispopar dan Bapelitbang, Senin 9/11/2020 (Ist)

Namun, dalam rapat kerja bersama dengan Dispopar, Bapelitbang dan Tim Asistensi Raperda Pemerintah Kota Bontang, Rustam menanyakan kewenangan pengelolaan pulau beras basah tersebut. Menurutnya berdasarkan UUD 23 tahun 2014 tentang pemerintahan mengatur kewenangan provinsi dari sektor laut yakni, 0-12 mil sedangkan beras basah masuk dizona tersebut.

“Bagaimana dengan pulau beras basah, itu masuk dikewenangan Pemkot Bontang atau Pemprov Kaltim,” tanya Rustam saat RDP dengan Dispopar, Bapelitbang dan Tim Asistensi Raperda Pemkot Bontang di gedung sekretariat DPRD Bontang, Jl. Muh Roem Bontang Lestari. Senin (9/11/2020) kemarin.

“Tolong bisa dijelaskan,” tanya Rustam.

Pada kesempatan ini pun anggota Komisi II DPRD Bontang, Suharno mempertanyakan zonasi lautnya jika pulaunya dikelola sebagai destinasi wisata.

“Itukan kalau pulau, sedangkan dengan lautnya seperti apa,” tuturnya.

Menanggapi pertanyaan itu, Fajar mewakili Bapelitbang Bontang mengatakan, belum lama ini pihaknya ikut Forum Group Discusion (FGD) dan informasi yang ia dapat bahwa daratan masih masuk wilayah Kota Bontang, dengan begitu kewenangan pulau beras basah di Pemerintah Kota Bontang.

Namun dijelaskan, Fazar untuk Perda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) belum diketuk. “Tapi untuk daratan secara administratif masih masuk Kota Bontang,” imbuhnya. (ltp/hrmn).

Artikulli paraprakKomisi II Rapat Bahas RIPPDA untuk Tinggkatkan PAD, Rustam: Antisipasi Pasca Migas
Artikulli tjetërBekas Galian PDAM Dikeluhkan, Nursalam Minta Kontraktor di Blacklist

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini