BONTANG – Anggota DPRD Kota Bontang, Kalimantan Timur, Joni Alla Padang, menyoroti rendahnya realisasi anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) yang baru mencapai 54 persen hingga penghujung tahun anggaran. Ia menegaskan bahwa kinerja Dinas PUPR perlu ditingkatkan agar dana yang telah dialokasikan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan masyarakat.
“Anggaran ini berasal dari pajak rakyat, dan kita diberi amanah untuk memaksimalkannya. Perencanaan proyek harus berdasarkan skala prioritas sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan warga,” ujar Joni dalam pernyataannya baru-baru ini.
Menurut Joni, lambatnya penyerapan anggaran disebabkan oleh kendala teknis serta keraguan dalam pengambilan keputusan di tingkat eksekutif. Ia menilai adanya kekhawatiran terhadap aturan administrasi seringkali menjadi alasan penundaan realisasi proyek.
“Ketakutan terhadap aturan administrasi memang penting untuk diperhatikan, tapi jangan sampai menghambat realisasi anggaran. Kepala OPD perlu lebih berani mengambil langkah, tentunya tetap sesuai dengan aturan yang ada,” tambahnya.
Ia juga mengingatkan bahwa waktu yang tersisa untuk merealisasikan anggaran semakin terbatas. Jika serapan tidak ditingkatkan, proyek-proyek prioritas yang seharusnya memberi manfaat langsung kepada masyarakat berpotensi tertunda atau bahkan gagal terlaksana.
Ke depan, Joni menyarankan agar perencanaan anggaran lebih difokuskan pada kebutuhan mendesak yang memiliki dampak signifikan bagi kesejahteraan masyarakat. Dengan pendekatan yang lebih terarah, ia optimis kinerja Dinas PUPR dapat ditingkatkan.
“Fokuslah pada kebutuhan yang mendesak dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Serapan anggaran yang maksimal bukan hanya soal angka, tapi soal dampak nyata bagi kesejahteraan warga Bontang,” tutupnya. (adv)
