BONTANG – Tingginya angka pengangguran di Bontang yang masih menjadi tertinggi di Kalimantan Timur mendapat perhatian serius dari Ketua Komisi A DPRD Bontang, Heri Keswanto. Ia mendesak Pemkot Bontang untuk meningkatkan koordinasi dengan Pemprov Kalimantan Timur terkait pemanfaatan Balai Latihan Kerja Industri (BLKI).
Menurut Heri, salah satu langkah penting untuk menekan angka pengangguran adalah memastikan pelatihan bersertifikasi di BLKI rutin dilakukan dan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja lokal.
“Koordinasi dengan Pemprov harus lebih intens agar kuota pelatihan bersertifikasi di BLKI bisa dimaksimalkan. Pelatihan ini akan sangat membantu pencari kerja, khususnya mereka yang belum memiliki pengalaman atau sertifikasi,” ujar Heri, Minggu (16/11/2024).
Heri, yang akrab disapa Herkes, juga menyoroti lemahnya komunikasi antara pemerintah, perusahaan, dan pencari kerja. Ia menyebut bahwa informasi terkait kebutuhan tenaga kerja seringkali tidak sampai ke masyarakat dengan baik.
“Masalah utama adalah komunikasi yang tidak efektif antara perusahaan dan pemerintah. Akibatnya, peluang kerja yang sebenarnya tersedia tidak bisa dimanfaatkan secara optimal oleh warga lokal,” katanya.
Herkes mendesak pemerintah untuk memperbaiki situasi ini dengan mengambil peran aktif sebagai penghubung antara perusahaan dan pencari kerja. Selain itu, ia juga mengusulkan alokasi anggaran khusus untuk membantu warga memperoleh sertifikasi dan pelatihan kerja.
“Pemerintah harus terlibat lebih dalam memfasilitasi pencari kerja, termasuk menyediakan anggaran untuk pelatihan dan sertifikasi yang dibutuhkan,” tambahnya.
Heri juga menyoroti pentingnya pengelolaan BLKI di Kota Bontang yang saat ini masih berada di bawah Pemprov Kalimantan Timur. Ia mendorong agar pengelolaan BLKI dapat diserahkan ke Pemkot Bontang, sehingga program pelatihan lebih sesuai dengan kebutuhan industri setempat.
“Kami akan mengupayakan agar pengelolaan BLKI bisa disesuaikan dengan kebutuhan lokal. Pelatihan yang relevan akan meningkatkan daya saing tenaga kerja Bontang,” jelas Heri.
Ia mencontohkan kebutuhan tenaga kerja di sektor keamanan, yang memerlukan sertifikasi khusus. Pelatihan yang disesuaikan dengan permintaan pasar seperti ini dinilai mampu membuka lebih banyak peluang bagi masyarakat Bontang.
Heri menegaskan bahwa pengurangan angka pengangguran memerlukan kolaborasi erat antara pemerintah, perusahaan, dan lembaga pelatihan kerja. Ia berharap langkah strategis ini dapat menciptakan ekosistem tenaga kerja yang lebih produktif dan inklusif.
“Dengan kerja sama yang baik, kita bisa membangun iklim kerja yang dinamis, di mana semua lapisan masyarakat, termasuk para pencari kerja baru, memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses peluang kerja,” tutup Heri.
Langkah ini diharapkan mampu memberikan solusi konkret dalam mengatasi pengangguran di Bontang dan menjadikan kota ini sebagai salah satu pusat tenaga kerja yang kompetitif di Kalimantan Timur. (adv)
