BONTANG – Komisi B DPRD Bontang mendesak Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif (Dispoparekraf) untuk meningkatkan koordinasi dengan komunitas olahraga setempat. Hal ini bertujuan untuk menghindari tumpang tindih kegiatan serta memastikan anggaran sektor olahraga dapat dimanfaatkan secara efisien pada 2024.
Sekretaris Komisi B DPRD Bontang, Ridwan, yang juga merupakan penggemar olahraga pick ball, menyoroti masalah yang muncul akibat seringnya komunitas olahraga mengadakan kegiatan tanpa koordinasi dengan instansi terkait. “Kegiatan-kegiatan olahraga sering kali diadakan secara mandiri oleh komunitas tanpa melibatkan Dinas terkait. Jika ini terus berlanjut, akan sulit untuk memantau anggaran yang digunakan,” ujar Ridwan dalam rapat kerja di Bontang Lestari, Senin (11/11/2024).
Ridwan juga memberikan contoh terkait olahraga pick ball, yang sering kali diadakan oleh kelompok masyarakat tanpa pengaturan yang jelas. “Kalau hanya dijadikan satu kegiatan, saya rasa kurang tepat. Banyak grup pick ball yang ingin berpartisipasi dalam turnamen. Untuk mengoptimalkan potensi atlet, saya rasa anggarannya bisa dipisahkan jika memang sesuai dengan aturan,” tambahnya.
Kepala Dispoparekraf, dalam rapat tersebut, menyatakan komitmennya untuk memperbaiki pengelolaan program dan anggaran di tahun 2024. Ia menjelaskan bahwa setiap program yang diajukan harus memiliki pihak bertanggung jawab yang jelas, baik yang berasal dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) maupun pihak eksternal. “Tahun depan, kami akan mengajukan program yang sudah memiliki pihak bertanggung jawab yang jelas. Kami ingin menghindari adanya kegiatan yang dilakukan tanpa koordinasi yang benar,” tegas Kepala Dispoparekraf.
Dispoparekraf juga berencana memperkuat kerjasama dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dan berbagai komunitas olahraga untuk menghindari tumpang tindih kegiatan. Misalnya, olahraga pick ball yang sering diadakan oleh komunitas tanpa koordinasi dengan cabang olahraga resmi, yang berdampak pada pengelolaan anggaran yang tidak efisien.
“Di bidang olahraga, kita memiliki KONI dengan beberapa cabang olahraga resmi, tetapi masyarakat sering kali mengadakan even sendiri seperti pick ball. Seringkali ada empat kegiatan dalam setahun yang diajukan dari berbagai kelompok. Kami berharap ke depan kegiatan ini bisa terkoordinasi dalam satu anggaran,” tambahnya.
Komisi B berharap dengan adanya sinergi yang lebih baik antara Dispoparekraf, KONI, dan komunitas olahraga, pelaksanaan kegiatan olahraga di Bontang dapat lebih terarah dan sesuai dengan target yang diinginkan. DPRD Bontang berkomitmen untuk terus memantau perkembangan ini guna menciptakan iklim olahraga yang sehat dan terstruktur di Bontang.
“Nanti, insyaallah tahun depan kami akan perbaiki koordinasi ini agar tidak terjadi kendala lagi seperti tahun sebelumnya,” pungkas Kepala Dispoparekraf.
Dengan adanya perbaikan koordinasi ini, DPRD dan Dispoparekraf berharap anggaran untuk sektor olahraga dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin, mendukung pengembangan atlet lokal, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan olahraga di Kota Bontang. (Adv)
