BONTANG – Komisi B DPRD Kota Bontang menyoroti lambatnya serapan anggaran Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif (Dispoparekraf), yang baru mencapai 53 persen hingga awal November 2024. Padahal, anggaran dinas ini telah melonjak signifikan dalam APBD Perubahan, dari Rp10 miliar menjadi Rp41 miliar.
Wakil Ketua Komisi B, Winardi, mengungkapkan bahwa kendala teknis pada Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) menjadi salah satu faktor utama yang menghambat pencairan dana. “Target kami, serapan anggaran seharusnya bisa mencapai 70 persen pada tahap ini. Namun, proses pencairan tersendat karena masalah pada SIPD,” kata Winardi usai rapat kerja dengan Dispoparekraf, Senin (11/11/2024).
Meski beberapa kegiatan besar hampir selesai, realisasi anggaran terhambat oleh sistem yang belum optimal. Penambahan anggaran ini seharusnya dimanfaatkan untuk mendukung program pembangunan di bidang pemuda, olahraga, pariwisata, dan ekonomi kreatif.
Winardi menekankan pentingnya pengelolaan anggaran yang lebih efektif dan transparan. Menurutnya, jumlah anggaran yang besar bukanlah jaminan keberhasilan jika pelaksanaannya tidak terencana dengan baik. “Penambahan anggaran adalah peluang, tetapi juga tantangan. Semua pihak harus bekerja lebih keras agar dana ini benar-benar terserap dan berdampak bagi masyarakat,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa serapan anggaran yang tinggi mencerminkan keberhasilan pelaksanaan program, sementara serapan yang rendah bisa menjadi indikasi adanya kekurangan dalam perencanaan atau kendala teknis.
Untuk mengatasi permasalahan ini, Komisi B berkomitmen memperketat pengawasan anggaran di tahun mendatang. Winardi menambahkan, peningkatan komunikasi dan sinergi antara DPRD dan Dispoparekraf menjadi kunci dalam mengatasi kendala SIPD. “Kami akan memastikan hambatan teknis ini tidak berulang, sehingga penyerapan anggaran dapat mencapai target,” tegasnya.
Sebagai bagian dari pendekatan baru, Komisi B mulai mengadakan rapat langsung di kantor mitra kerja, termasuk Dispoparekraf. Langkah ini dilakukan untuk memperoleh gambaran lebih jelas terkait implementasi program di lapangan. “Kunjungan langsung akan membantu kami memberikan masukan yang lebih spesifik dan relevan,” tambahnya.
Winardi berharap, dengan pengawasan yang intensif dan langkah strategis, pelaksanaan program Dispoparekraf dapat lebih optimal, memberikan dampak positif bagi masyarakat, dan meningkatkan kualitas pembangunan di Bontang. (adv)
