Bontang – Paragrafnews.com: Setelah Kecamatan Bontang Utara yang menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan, kini giliran Musrenbang Kecamatan Bontang Barat yang digelar di BPU Kecamatan Bontang Barat, Selasa (11/2/2020).
Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni dalam sambutannya mengatakan ada perubahan sumber APBD yakni dari BOSNAS yang awalnya masuk batang tubuh APBD, kini tak lagi karena langsung masuk kas sekolah masing-masing, sehingga berdampak pada berkurangnya jumlah APBD Bontang.
Termasuk Dana Alokasi Umum (DAU) yang diperuntukkan untuk gaji pegawai, tak serta merta masuk, tapi harus ada laporan dari bendahara. Hal itu merupakan salah satu kendala ke depan, dan bagaimana bisa tetap memasukkan atau menyerap usulan dari delegasi-delegasi kelurahan di Musrenbang Kecamatan Bontang Barat.
“APBD Bontang 2020 ini berkisar Rp 1,6 triliun dan fokus infrastruktur terutama penanggulangan banjir. Sempat ada pergeseran karena kami ingin mengatasi banjir,” jelas Neni.
Permasalahan banjir itu selalu karena masuknya air dari hulu tak sesuai jalur saat masuk Bontang. Padahal di wilayah Kanaan terdapat folder tapi tak berfungsi maksimal untuk memecah aliran sungai sehingga tak masuk dalam kota. Pun, perjuangan pemerintah dalam penanggulangan banjir tak bisa maksimal.
“Jika di hulu tak selesai, maka perencanaan pembangunan di Bontang yakni folder yang sudah ada diperbaiki, kalau belum ada maka harus ada lahan dijadikan folder,” ujarnya.
“Ayo sama-sama tanggulangi banjir. Aspirasi musrenbang usulkan yang paling prioritas,” pungkasnya.
