Bontang-paragrafnews: PT PLN (Persero) segera mewujudkan pilot project CPO-nisasi di PLTD-MG Bontang berkapasitas 10 MW. Proyek konversi pembangkit listrik dengan bahan baku ramah lingkungan Program dari pemerintah pusat ini, Sudah mulai dicoba (TRIAL) pada 24 Juli 2019 beberapa waktu lalu, dan ditarget rampung pada 1 Agustus 2020 Mendatang.
Untuk memastikan kelancaran pilot project CPO-nisasi tersebut, Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama PT PLN (Persero) Djoko Rahardjo Abumanan, didampingi Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan, serta Direktur Bioenergi Ditjen Ketenagalistrikan Trois Dilisusendi, Turun langsung melakukan pengecekan tahap pengujian trial selama 360 jam (100% CPO) di PLTD-MG Bontang UPDK Mahakam, Kelurahan Gunung Telihan, Kecamatan Bontang Utara, Selasa (30/7/2019).
Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama PT PLN (Persero) Djoko Rahardjo Abumanan, mengatakan, bahwa dari hasil uji coba (TRIAL) yang dilakukan selama kurang lebih 15 hari tersebut diketahui PLTD-MG Bontang dirasa sudah Performa.
“Sebab apa yang di kerjakan ini adalah memodifikasi yakni merubah pembangkit PLTG-MG yang sebelumnya menggunakan HSD (High Speed Diesel) ke MFO (Marine Fuel Oil) Minyak Bakar Industri, kini beralih sepenuhnya Menggunakan CPO (Crude Palm Oil),” Jelasnya.
Oleh sebab itu Djoko meminta pihak PLTD-MG Bontang untuk terus intens memberikan laporan-laporan terkait apa yang harus dilakukan kedepan. Seperti, bagaimana secara komersial dan bagaimana dampak lingkungannya ketika sudah beralih menggunakan CPO (Crude Palm Oil).
Ditambahkan Djoko, performa mesin yang dimiliki PLTD-MG Bontang ini terbilang jauh lebih sulit sebab ia adalah modifikasi.
“Terbilang jauh lebih sulit. pertama, karena jika menggunakan bahan bakar fosil (Mineral) yang terbilang penggunaan kalori fosilnya jauh lebih tinggi. Adapun ketika menggunakan CPO atau bahan bakar nabati maka penggunaan kalorinya jauh lebih rendah,” Paparnya.
Maka dari itu di jelaskan Djoko, bahwa pemanfaatan bahan bakar nabati dari minyak sawit (crude palm oil/CPO) ini selain dapat mengurangi impor bahan bakar minyak (BBM), penambahan FAME pada pembangkit juga dinilai ramah lingkungan.
“PT PLN (Persero) terdorong untuk menggunakan bahan bakar CPO selain untuk memberdayakan 16 juta petani kelapa sawit indonesia dengan membeli produk mereka, juga untuk mengurangi polusi dan impor BBM,” Tegasnya.
Selain itu pemanfaatan bahan bakar nabati dari minyak sawit (crude palm oil/CPO), juga dilatar belakangi oleh harga HSD (High Speed Diesel) yang terbilang mahal, dengan kisaran harga saat ini bisa mencapai 10 ribu rupiah hingga 12 ribu lebih. Sedangkan untuk MFO (Marine Fuel Oil) Minyak Bakar Industri Bisa terbilang lebih murah dengan kisaran 0,65 persen hingga 0,85 persen dari harga HSD.
Sementara itu Manajer Unit Pengendalian Pembangkit Mahakam, Untung Budi Widodo mengungkapkan, upaya pihaknya dalam mengonversi pembangkit PLTD-MG menjadi CPO bukan tanpa kendala.
Beberapa kendala yang di alami pihaknya yakni terkait dengan Suplai CPO selama proses RR (Running Realibity) ditambah tidak semua produsen CPO itu mendukung program pemerintah ini.
Namun demikian permasalahan itu terselesaikan dengan hadirnya produsen lokal (PT SUAN) yang mampu memasok ke PLTD MG Bontang dengan harga Rp7.271/kg sesuai harga yang ditetapkan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur.
Tetapi Harga tersebut belum lagi termasuk ongkos angkut dan Biaya yang digunakan untuk keperluan trial selama 360 jam sebesar kurang lebih Rp1,2 Milyar.
Oleh sebab itu ditambahkan Untung Budi Widodo, sesuai amanat dan instruksi Presiden melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, juga selaku Ketua Pengarah Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) di Jakarta.
Dalam menjalankan amanat tersebut di atas, PLN Wilayah Kalimantan telah melaksanakan pemanfaatan CPO menjadi bahan bakar pengganti minyak (HSD/MFO), di salah satu pembangkit yaitu PLTD-MG Bontang UPDK Mahakam. Pada pengujian CPO ini, akan dilihat bersama proses ujicoba selama 360 jam dengan 100% berbahan bakar CPO.
“Program ini ditugaskan kepada PT PLN (Persero) yang ditarget harus selesai pada tanggal 1 Agustus 2020. Hal itu Sesuai dengan surat dari Kementerian ESDM tertanggal 7 Agustus 2018,” Tutupnya.
