Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni (tengah) saat menghadiri kegiatan Rapat Koordinasi Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang, di Gedung Cawang Kencana, Kemensos RI, Jakarta, Rabu 19/2/2020 (Foto: humas Bontang)

Jakarta – Paragarafnews.com: Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni membuka langsung kegiatan Rapat Koordinasi Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang, di Gedung Cawang Kencana, Kemensos RI, Jakarta, Rabu (19/2/2020). Rakor tersebut bertujuan untuk menyamakan persepsi atau pandangan terhadap permasalahan kepegawaian, serta untuk mendapat solusi sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Baca Juga: Wali Kota Bontang Hadiri Rakornas Investasi 2020 yang Dibuka oleh Jokowi

Rakor Kepegawaian diikuti 80 peserta dari pejabat pengelola kepegawaian seluruh OPD di Pemerintah Kota Bontang. Dihadiri oleh Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian Drs. Haryomo Dwi Putranto, M.Hum yang memberikan pengarahan, serta narasumber dari Direktur Jabatan ASN Aidu Tauhid, SE, M.SI, dan Direktur Perundangan-undangan Julia Leli Kurniatri, SH, MH.

Plt BKPSDM Bontang Syarifah Nurul Hidayati yang juga Asisten Administrasi Umum dalam laporannya mengatakan kegiatan Rakor Kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kota Bontang tahun 2020 digelar selama dua hari.

Dilatar belakangi kepentingan organisasi penataan pegawai dan tertib administrasi kepegawaian agar saat pelaksanaan tak ada masalah, serta membahas permasalahan pegawai juga terkait SKP, cuti, dan lainnya agar teman-teman pegawai tak salah mengambil cuti, juga netralitas PNS di tahun politik.

“Tujuannya menambah wawasan bagi pengelola kepegawaian, mengetahui permasalahan teknis, juga penyelesaian permasalahan kepegawaian,” terang Nurul, sapaannya.

“Terima kasih yang terlibat atas berjalannya rakor ini. Semoga semangat peserta mengikuti rakor ini, agar materi dari narasumber diterima baik dan disampaikan ke masing-masing OPD-nya,” ujarnya.

Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni dalam sambutannya menuturkan ASN itu merupakan Civil Cervant atau pembantu masyarakat. Oleh karenanya, harus memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

“Alhamdulillah untuk mendukung roda pemerintah tak lepas dari aparatur,” ungkap Neni.

Dengan adanya rakor ini diharapkan pejabat pengelola kepegawaian dapat mengikuti kegiatan dengan maksimal dan sungguh-sungguh. Sehingga permasalahan kepegawaian dapat ditangani sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku. Neni meminta seluruh ASN di Bontang bekerja dengan ikhlas dan cerdas.

“Mari bekerja profesional, kita diawasi bukan oleh orang, BPK, masyarakat tapi oleh Allah. Maka jika kerja ikhlas Insya Allah selamat,” tuturnya.

Diharapkan para peserta menyampaikan permasalahan yang ada terkait kepegawaian agar ada langkah solusi yang baik.

“Dengan adanya pilkada serentak 2020, kami harus mengikuti regulasi. Tak boleh demosi, mutasi tak boleh, promosi boleh setelah 6 bulan. Di Bontang akan ada 5 jabatan yang akan dilelang karena pensiun dan kami minta izin lewat KASN,” sebut Neni.

Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian Haryomo Dwi Putranto berharap kegiatan rakor kepegawaian bisa rutin dilakukan. Keuntungan PNS pusat wilayah kerjanya dari Sabang- Merauke. “Saya apresiasi kegiatan ini, kita bisa bertemu meski tak harus ke Bontang,” ujarnya.

Tujuan kegiatan rakor ini ialah manajemen kepegawaian yang perlu dipahami pengelola kepegawaian. Nanti akan dibahas terkait PP 30 tahun 2019 tentang SKP, indeks profesional ASN Netralitas, netralitas ASN dan cuti PNS.

Haryomo menyebut ada beberapa kebijakan yang akan diambil dan sudah diambil pemerintah pusat. “Kami sedang menyusun PP 11 tahun 2017 tentang manajemen PNS.

Semoga tidak terlalu lama prosesnya, ada beberapa aspirasi. Usianya baru 3 tahun, tapi perubahan diperlukan karena kebutuhan daerah dan pusat yang terkendala karena aturan,” ungkapnya.

Haryomo berharap semoga Bontang bisa meraih penghargaan BKN Award.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here