Beranda Daerah Ingat Promosi Diruang Publik Dikenakan Pajak Reklame, Ini Aturannya

Ingat Promosi Diruang Publik Dikenakan Pajak Reklame, Ini Aturannya

104
0

Bontang – Paragrafnews.com: “Ingat promosi diruang publik wajib membayar pajak reklame” demikian penegasan kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Bontang, Sigit Alfian, Rabu (29/7/2020).

Hal tersebut disampaikan menyusul dilaksanakannya kegiatan pendataan secara serentak reklame di Kota Bontang oleh Bapenda selama satu bulan sejak 28 Juli sampai dengan 28 Agustus 2020.

Target pendataan adalah seluruh perkantoran, perhotelan, toko, kios, warung yang menayangkan promosi berupa billboard, spanduk, baliho, stiker., hingga reklame berjalan (mobil stiker).

Kegiatan ini sekaligus sosialisasi langsung dari penerapan pajak reklame sesuai undang undang 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah serta Peraturan Daerah nomor 9 tahun 2010 tentang pajak daerah mengingat Bapenda pun baru dikukuhkan satu tahun berjalan sejak 2019.

“Aturan sebenarnya sejak tahun 2010, namun kita akui selama ini sosialisasi kepada masyarakat luas masih minim. Jadi, masyarakat khususnya pihak pemasang reklame belum mengetahui kewajiban pajak” jelas Sigit.

Ia mengumpamakan kinerja Bapenda saat ini seolah olah bekerja sambil menyelam minum air, sebab selain menggali potensi penerimaan daerah, Bapenda pun giat mensosialisasikan aturan aturan perpajakan daerah.

“saat paripurna LKPJ APBD 2019, DPRD kembali mengingatkan Bapenda agar kita mencari sumber penerimaan lain mengingat sekarang kita hanya mengandalkan bagi hasil” katanya.

Mengantisipasi penyebaran wabah corona virus disease (covid-19), seluruh pegawai pendataan pun dibekali alat pengaman diri berupa masker, sarung tangan, dan beberapa faceshield. “menghadapi new normal, kami tetap bekerja melakukan pendataan sesuai protocol kesehatan” tegas Sigit.

Kepala Bidang Pelayanan Pajak Daerah Muhtar SE membeberkan pajak reklame adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan reklame meliputi papan billboard, videotron, selebarang,kain, reklame apung, reklame suara, reklame film slide.

Tarif pajak reklame ditetapkan 25 persen dengan mengacu pada nilai perhitungan sewa reklame sesuai peraturan Walikota nomor 20 tahun 2011 tentang Perhitungan Nilai Sewa Reklame wilayah Kota Bontang.

“Tidak termasuk objek pajak reklame melalui internet, televisi, radio atau media cetak. Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi yang diselenggarakan sesuai ketentuan, termasuk reklame yang diselenggarakan pemerintah daerah,” kata Muhtar.

Kegiatan pendataan reklame dan sosialisasi dibagi dalam tiga tim yang menyisir reklame ditiga kecamatan yakni Bontang Utara, Bontang Selatan hingga Bontang Barat. Pada teknis pendataan, ia mengambahkan, tim Bapenda menginventarisir dan mendokumentasikan seluruh jenis reklame apakah bersifat permanen atau tidak.

Lalu, menyampaikan informasi kewajiban pajak reklame dengan terlebih dahulu mendaftarkan diri sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD). “Persyaratan NPWPD cukup menyertakan fotocopy KTP saja, setelah itu kartu NPWPD akan kami terbitkan. Maka sejak itu kewajiban pajaknya sudah berjalan,” ujarnya.

Bagi masyarakat yang ingin berkonsultasi dapat menghubungi call centre Bapenda dinomor whatsapp 081350402009.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here